NASIONAL - Pesta demokrasi Pilkada selalu menjanjikan harapan baru. Namun, di balik euforia kampanye, seringkali muncul bayangan panjang, yaitu dominasi tim sukses yang berupaya "mengatur" kepala daerah terpilih. Fenomena ini bukan hanya isapan jempol belaka, melainkan tantangan nyata yang mengancam kualitas pemerintahan dan pelayanan publik di berbagai daerah.

Secara teoritis, dalam ilmu politik, tim kampanye (atau yang akrab kita sebut tim sukses) bertugas memenangkan kontestasi. Peran mereka seharusnya berakhir saat pemimpin dilantik. Namun, di Indonesia, harapan "balas jasa" atau "utang politik" sering membuat tim ini enggan mundur ke belakang panggung.

Mereka mendominasi pengambilan kebijakan, rekrutmen jabatan, bahkan proyek, sering kali tanpa dasar kompetensi yang memadai. Ini jelas tidak ideal, karena kepala daerah sejatinya adalah pelayan seluruh rakyat, bukan hanya kelompok pendukungnya.

Kondisi ini diperparah di daerah-daerah dengan karakteristik budaya tertentu. Masih kuatnya mental feodalisme di sebagian kalangan masyarakat membuat pola kepatuhan pada tokoh lebih dominan daripada rasionalitas.

Ditambah dengan masih rendahnya tingkat pendidikan politik, masyarakat kurang kritis terhadap praktik transaksional. Budaya ewuh pakewuh dan balas jasa semakin memperkuat anggapan bahwa dominasi tim sukses adalah "hal yang wajar," seolah-olah imbalan atas dukungan politik itu adalah keniscayaan.

Tapi apakah kenyataan ini akan terus dibiarkan ? Tentu tidak. Meminimalkan dominasi ini memang butuh waktu dan upaya, tetapi sangat mungkin dilakukan. Kuncinya bukan hanya pada integritas kepala daerah, meskipun itu pondasi utama. Perlu langkah taktis dan sistemik yang melibatkan banyak pihak.

Bagaimana memulai perbaikan?

Pertama, mari kita mulai dengan menggali dan menguatkan "lingkaran kesadaran" skala mikro. Diskusi terbatas di kalangan peduli perlu diperluas. Dari warung kopi hingga jumpa warga baik yang non formal hingga pertemuan - pertemuan formal, kita bisa membahas isu-isu lokal dan bagaimana kualitas pemerintahan memengaruhi hidup kita sehari-hari.

Edukasi politik sederhana, yang mengaitkan anggaran daerah dengan kondisi jalan rusak atau pelayanan lambat, akan lebih mudah dipahami. Libatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan figur yang dihormati sebagai penyampai pesan, karena mereka memiliki legitimasi kuat di tengah komunitas.

Kedua, manfaatkan media lokal dan media sosial secara strategis. Bukan sekadar menyebarkan berita, tapi menjadi sarana edukasi politik yang menarik. Buat konten sederhana seperti infografis tentang alur anggaran, atau cerita-cerita pendek tentang pentingnya memilih pemimpin yang bersih. Ubah stigma "politik kotor" menjadi "politik untuk kebaikan bersama."

Ketiga, dorong transparansi anggaran hingga ke tingkat paling bawah. Ketika masyarakat bisa melihat bagaimana setiap rupiah dana digunakan, mereka akan lebih kritis dan sulit bagi pihak manapun, termasuk tim sukses, untuk mengintervensi atau mengambil "jatah" yang tidak semestinya.

Lalu, bagaimana dengan tim sukses itu sendiri? Bagaimanapun, mereka adalah bagian tak terpisahkan dari kemenangan. Apresiasi dan penghargaan kepada tim sukses harus diberikan, namun dalam koridor yang tepat.

Mereka bisa diakomodasi dalam peran-peran yang konstruktif dan tidak melanggar aturan, misalnya sebagai penasihat tidak resmi, penyambung lidah aspirasi masyarakat, atau penggerak program-program sosial yang tidak terkait dengan kewenangan eksekutif atau proyek.

Kepala daerah juga bisa memberikan penghargaan non-materi atas dedikasi mereka, seperti ucapan terima kasih publik atau forum silaturahmi. Ini penting untuk menjaga silaturahmi, namun dengan pesan tegas bahwa pelayanan publik harus didasarkan pada kompetensi dan aturan main, bukan balas jasa.

Tentu, ini bukan jalan pintas. Mengubah mentalitas dan budaya yang sudah mengakar butuh kesabaran dan konsistensi. Namun, setiap diskusi yang terbuka, setiap pemahaman baru, dan setiap langkah kecil menuju akuntabilitas adalah investasi berharga bagi daerah kita. Mari kita wujudkan pemerintahan yang melayani rakyat seutuhnya, bebas dari bayangan kepentingan tim sukses.(*)



Oleh : Ihsan Yus, S. Sos, M.M*