PAYAKUMBUH – Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, adaptif, dan berbasis manajemen risiko.

Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Tahun 2025–2029 di Aula Ngalau Indah, Balai Kota Payakumbuh, Rabu (5/11/2025).

Dalam arahannya, Wako Zulmaeta menekankan bahwa pengelolaan risiko harus menjadi fondasi utama dalam setiap perencanaan pembangunan daerah.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari hasil fisik yang terlihat, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi dan mengelola hambatan secara terukur.

“Risiko adalah bagian dari perjalanan pembangunan. Kita tidak boleh menghindarinya, tetapi harus mengenali, menganalisis, dan mengelolanya dengan tepat,” tegas Wako Zulmaeta.

Ia menjelaskan, Payakumbuh sebagai kota dengan potensi ekonomi dan sosial yang besar perlu memiliki perencanaan matang dan sistem yang kuat agar setiap kebijakan pembangunan bisa berkelanjutan.

“Niat baik saja tidak cukup. Kita perlu sistem yang mampu mengenali risiko dan menyiapkan langkah antisipatif, sehingga pembangunan bisa berjalan efisien dan tepat sasaran,” lanjutnya.

Integrasi Manajemen Risiko dalam RPJMD 2025–2029

Bimtek ini menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh 2025–2029, sekaligus menegaskan implementasi Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

Melalui kegiatan ini, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Payakumbuh diharapkan memahami konsep manajemen risiko dan mampu mengintegrasikannya dalam setiap proses kebijakan publik.

“ASN harus punya kemampuan analisis dan kesiapan menghadapi tantangan. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan risiko agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Zulmaeta.

Menurutnya, kesadaran aparatur terhadap risiko kebijakan publik akan menciptakan pemerintahan yang lebih tangguh, transparan, dan berorientasi pada hasil.

BPKP: Manajemen Risiko Kunci Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat, Rizal, yang menjabat sebagai Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Dalam pemaparannya, Rizal menekankan bahwa pengelolaan risiko merupakan elemen penting dalam mewujudkan good governance. Menurutnya, pemerintahan yang baik bukan berarti bebas dari risiko, melainkan mampu mengenali dan mengelola risiko secara bijak.

“Pemerintahan yang efektif bukan yang menghindari risiko, tetapi yang bisa menilai dan memilih risiko mana yang layak diambil demi kemajuan,” jelas Rizal.

Ia mencontohkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu bentuk nyata dari penerapan manajemen risiko lintas sektor. Menurutnya, capaian Sumatera Barat yang berhasil mempertahankan angka kemiskinan di bawah rata-rata nasional merupakan bukti keberhasilan kolaborasi antarlembaga.

“Keberhasilan itu lahir dari kemampuan daerah mengenali risiko dan menyiapkan strategi mitigasi yang tepat. Payakumbuh perlu meneruskan praktik baik ini agar target pembangunan dapat tercapai,” tambahnya.

Bangun Budaya Pemerintahan yang Adaptif dan Akuntabel

Lebih lanjut, Rizal menekankan bahwa keberhasilan penerapan manajemen risiko tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada komitmen seluruh elemen pemerintahan untuk terus belajar dan beradaptasi.

“Manajemen risiko bukan sekadar kewajiban administratif. Ia adalah budaya berpikir yang harus melekat dalam setiap proses pemerintahan,” ujarnya.

Dengan penerapan prinsip ini, Payakumbuh diharapkan mampu menjadi daerah yang tangguh menghadapi perubahan dan memiliki sistem tata kelola yang berdaya saing tinggi.

Wali Kota Zulmaeta pun menutup kegiatan dengan harapan agar seluruh ASN menjadikan pengelolaan risiko sebagai bagian dari budaya kerja sehari-hari, bukan sekadar formalitas.

“Kalau budaya ini tumbuh, kita tidak hanya siap menghadapi masa depan, tetapi juga mampu menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan dipercaya masyarakat,” pungkasnya.