Suarominang.co – Pembangunan bangunan mirip klenteng di Pulau Batu Buayo, dekat Pulau Cubadak, Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia, Kecamatan Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, memicu polemik di tengah masyarakat.
Warga menyoroti bangunan itu karena dianggap tidak sejalan dengan budaya dan nilai religius masyarakat Minangkabau yang menjunjung falsafah "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah."
Tokoh masyarakat dan warga mempertanyakan tujuan pembangunan tersebut. Mereka juga menyoroti izin, urgensi, serta kesesuaiannya dengan adat dan agama setempat.
Legalitas Jadi Sorotan
Kritik tidak hanya datang dari sisi budaya, tetapi juga aspek hukum. Aturan di Indonesia mewajibkan pembangunan rumah ibadah memenuhi sejumlah syarat, termasuk dukungan dan keberadaan umat di lokasi tersebut.
Sementara itu, Pulau Batu Buayo dikenal sebagai kawasan wisata, bukan permukiman tetap. Kondisi ini memunculkan pertanyaan baru.
Apakah bangunan itu benar-benar akan digunakan sebagai rumah ibadah, atau hanya menjadi ornamen wisata?
Kekhawatiran Identitas Budaya
Masyarakat Minang juga menyoroti arah pengembangan wisata di kawasan tersebut. Mereka menilai pariwisata seharusnya mengangkat budaya lokal, bukan menghadirkan simbol yang tidak relevan dengan identitas daerah.
"Sumatera Barat punya identitas kuat. Jangan sampai wisata justru menampilkan simbol budaya luar," kata seorang tokoh masyarakat.
Selama ini, pariwisata Sumatera Barat dikenal lewat rumah gadang, adat Minangkabau, dan nilai-nilai Islam yang kuat.
Desakan untuk Transparansi
Masyarakat meminta pemerintah daerah menjelaskan proses perizinan secara terbuka. Mereka ingin mengetahui dasar penerbitan izin dan kajian yang dilakukan sebelum pembangunan dimulai.
Beberapa pertanyaan yang muncul antara lain:
- Apa dasar pemerintah menerbitkan izin?
- Apakah kajian sosial dan budaya sudah dilakukan?
- Apakah masyarakat adat dilibatkan?
Keterbukaan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah kesalahpahaman.
Wisata Harus Hormati Kearifan Lokal
Kasus ini menjadi pengingat bahwa pembangunan di Sumatera Barat harus menghormati nilai adat dan agama.
Pariwisata memang penting, tetapi pengembang harus tetap berpijak pada kearifan lokal agar tidak memicu konflik di tengah masyarakat.