Saat itu saya berpikir, tak usahlah lagi mengeluh tentang kelangkaan ulama atau bernarasi dengan kalimat usang "mambangkik batang tarandam". Tapi do something, lakukanlah sesuatu, untuk meraih kemajuan itu. Saya tak tau lagi sekarang apakah asrama itu masih terpelihara dan apakah masih ada beasiswa buat putra putri Minang yang akan bersekolah di sana? Yang saya dengar, program tersebut tidak lagi dilanjutkan.
Dalam kompetisi sehat antar daerah, Minangkabau yang berada dalam wilayah Sumatera Barat secara ekonomi pelan pelan akan tertinggal dari daerah tetangga yang kaya sumber daya alam atau tanahnya yang luas, kecuali bila Pemerintah Daerah dan masyarakat Sumbar menemukan formula jitu untuk membangkitkan potensi yang ada bagi kemajuan ekonominya. Bermodal kekuatan ekonomi itu, banyak provinsi akan mampu memajukan pendidikannya dengan mendatangkan pengajar-pengajar hebat dan membangun sekokah bermutu atau menyekolahkan putra-putri mereka ke sekolah sekolah berkualitas dan ternama di dunia. Bila itu terjadi, maka Sumatera Barat akan kalah dua kosong. Kalah dari sisi ekonomi dan kalah dari pendidikan.
Karena itu, data pendidikan yang dirilis BPS akhir Januari ini sesungguhnya adalah warning atau peringatan, bahwa Minangkabau tak lagi nomor satu. Masih untung nomor dua, tapi bila tidak siap dengan planning dan action yang jelas, maka beberapa tahun ke depan bisa melorot ke nomor yang lebih jauh ke belakang dan kemudian anyuik sarantau (hanyut serantau). Lalu akhirnya cerita tentang industri otak yang pernah dijuluki untuk Minangkabau mungkin akan berubah menjadi industri "gulai banak/otak" sapi saja.
Kondisi yang dihadapi Sumatera Barat atau Minangkabau dewasa ini memerlukan urun rembuk, duduk bersama, para cerdik cendikia, para tokoh, ulama, bundo kanduang LKAAM dan berbagai stake holder lainnya. Untuk itu, perlu seorang dirigen untuk menggerakkan dan memimpinnya. Itulah salah satu fungsi dan peranan yang diharapkan dari Gubernur Sumatera Barat.
Selain itu, diperlukan keberlanjutan (sustainability) dari setiap program strategis pemerintah daerah, agar dana yang ada tak mubazir karena selalu bongkar pasang seperti disinyalir selama ini. Bahkan beberapa hari lalu ditulis dalam sebuah media oleh Prof. Dr. Djoharmansyah Djohan, bahwa ada penyakit kronis daerah di Indonesia, yaitu ganti pemimpin, ganti program.
Mudah mudahan tulisan saya ini mengusik pikiran orang Minang di ranah maupun di rantau, sambil bersyukur bahwa kita masih bisa nomor dua. Wassalam.
Gamawan Fauzi. Bupati Solok (1995-2005), Gubernur Sumatera Barat (2005-2009) dan Menteri Dalam Negeri RI (2009- 2014).