Hal ini disebabkan terdapatnya sekolah guru/sekolah Rajo di Bukittinggi sebelum kemerdekaan dan menyusul kemudian berdirinya IKIP Padang tahun 1954. Dalam masyarakat Minang, ada kekuatan nilai sosial yang menopang pembiayaan bersekolah. Salah satu dari sebab dibolehkannya menggadaikan harta pusaka tinggi (harta turun temurun) adalah untuk membiayai sekolah. Itu disebut dengan fungsi gadai "mambangkik batang tarandam". Artinya, boleh menggadaikan harta pusaka tinggi untuk biaya sekolah, dan kelak setelah sukses ditebus kembali.
Beberapa waktu lalu Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, H.M. Jusuf Kalla mensinyalir bahwa orang Minang dewasa ini tak lagi sehebat dulu. Hal yang sama juga pernah disampaikan mantan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Pernyataan kedua petinggi negara ini sempat menimbulkan perdebatan yang luas di kalangan masyarakat. Banyak Orang Minang merasa merah kupingnya, namun ada juga yang menerima sindiran itu apa adanya.
Bagi saya, hal itu adalah obat pahit yang harus ditelan, agar masyarakat sembuh dari sikap terlena dengan prestasi masa lalu. Atau sibuk bernostalgia dengan kebesaran tokoh tokoh Minang di awal kemerdekaan.
Saat awal saya menjabat Gubernur Sumbar tahun 2005, kondisi nyata kita mulai terasa disalib beberapa daerah lain. Kendati Universitas Andalas telah memiliki kampus baru dengan lahan luas lebih dari 500 hektar, tapi posisinya mulai tertinggal dari Universitas Hasanudin di Sulawesi Selatan. Padahal kedua universitas ini berdiri dalam satu Surat Keputusan yang sama ditandatangani Wakil Presiden Moh. Hatta tahun 1956. Prihatin dengan kondisi itu, sebagai gubernur saya saya mencanangkan dan mulai menyediakan anggaran untuk program 1.000 doktor bagi para dosen pengajar yang masih bergelar strata dua.
Tahun 2007, saya berangkat ke Kairo, Mesir, bersama Buya Gusrizal Gazahar (Ketua MUI Sumbar sekarang), Kakanwil Depag Drs. H. Darwas, Kepala Bappeda Dr Bambang Istijono, Kepala Dispenda Sinang Subekti, dan Kepala Biro Bina Sosial Kafrawi Bakhtiar, untuk membeli asrama bagi mahasiswa Sumatera Barat yang menuntut Ilmu di Universitas Al Azhar.
Menurut Dubes Indonesia di Kairo saat itu, Moh. Fathir (belakangan menjadi wakil Menlu era presiden Joko Widodo), Sumbar adalah propinsi pertama yang memiliki asrama mahasiswa sendiri di Kairo, meskipun Sumbar bukan propinsi kaya raya.
Bersamaan dengan itu, Pemprov Sumbar juga memberi beasiswa bagi 50 mahasiswa yang kuliah di Al Azhar Cairo. Beberapa waktu kemudian Ketua DPRD Sumbar dan beberapa anggota dewan juga berangkat kesana untuk meninjau program tersebut.
