Batam, suarominang.co - Ketika program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan, kritik publik hampir seluruhnya diarahkan kepada pemerintah sebagai pelaksana. Namun ada satu pertanyaan mendasar yang tak boleh diabaikan: di mana posisi DPR RI?

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR bukan sekadar penonton. Program MBG bukan kebijakan yang muncul tiba-tiba tanpa persetujuan politik. Anggaran MBG telah masuk dalam APBN 2025 dan disahkan bersama DPR dengan pemerintah, dengan alokasi awal sekitar Rp71 triliun. Artinya, secara konstitusional DPR ikut memberi lampu hijau terhadap kebijakan ini.

Karena itu, menjadi tidak adil jika seluruh beban kritik hanya diarahkan kepada pemerintah, sementara DPR seolah berdiri di luar persoalan. Jika hari ini publik mempertanyakan efektivitas, prioritas, transparansi, atau pelaksanaan program MBG, maka DPR juga wajib menjawab. Sebab fungsi DPR bukan hanya legislasi, tetapi juga penganggaran dan pengawasan.

Rakyat memilih anggota DPR untuk menjadi penjaga kepentingan publik, bukan sekadar pengesah anggaran tahunan. Jika sejak awal ada potensi persoalan dalam desain program, DPR semestinya mengkritisi sebelum mengetuk palu persetujuan, bukan baru bersuara ketika program menuai kontroversi.

Di sinilah letak kritik yang relevan: jangan sampai DPR tampil seolah oposisi terhadap kebijakan yang justru mereka sendiri setujui.

MBG boleh saja memiliki niat baik untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Tetapi niat baik tidak cukup jika pengelolaan, pengawasan, dan akuntabilitas lemah. Dan ketika kebijakan itu lahir dari proses politik anggaran, DPR tak bisa melepaskan tanggung jawab moral maupun politik.

DPR adalah representasi rakyat. Maka ketika rakyat bertanya soal penggunaan uang negara dalam jumlah besar, jawaban tidak cukup datang dari pemerintah saja. Wakil rakyat juga harus bicara.

Jika program ini sukses, DPR mungkin ikut mengklaim keberhasilan. Maka jika ada masalah, konsistensinya sederhana: "ikut bertanggung jawab, bukan bersembunyi di balik kritik kepada eksekutif."