JAKARTA,suarominang.co – Perdebatan mengenai harga bahan bakar minyak (BBM) kembali mencuat di tengah masyarakat. Banyak warga mempertanyakan mengapa pemerintah justru mensubsidi Pertalite (RON 90) yang harga dasarnya seringkali disebut lebih mahal daripada Pertamax (RON 92).
Muncul aspirasi dari masyarakat:
“Jika harga dasar Pertamax saja sudah lebih murah (sekitar Rp12.300), mengapa tidak dialihkan saja subsidinya ke Pertamax agar masyarakat bisa menikmati BBM berkualitas tinggi dengan harga yang sangat murah, misalnya Rp6.000-an per liter?”
Untuk mengedukasi masyarakat agar tidak salah paham, berikut adalah bedah logika di balik kebijakan subsidi BBM saat ini:
1. Harga Dasar: Mengapa Pertalite Bisa Lebih Mahal?Banyak yang bingung mengapa harga keekonomian (asli) Pertalite bisa menyentuh angka Rp16.000, sementara Pertamax hanya Rp12.300. Jawabannya ada pada status Penugasan.Pertalite adalah Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP). Artinya, pemerintah mewajibkan Pertamina menyediakannya hingga ke pelosok terdalam Indonesia. Biaya distribusi ke daerah terpencil, penyimpanan stok nasional yang masif, dan biaya operasional penugasan inilah yang membuat harga keekonomiannya membengkak jika dihitung secara total.
2. Efek Domino Anggaran: Risiko Harga Rp6.000Ide memberikan subsidi besar (misalnya Rp6.300 per liter) pada Pertamax agar harganya menjadi Rp6.000 memang terdengar sangat menarik bagi dompet warga. Secara teori, ini bisa menurunkan harga barang-barang pokok karena biaya transportasi turun.Namun, ada risiko besar yang mengintai APBN. Jika Pertamax dijual sangat murah tanpa batasan, volume konsumsi akan meledak. Semua orang akan beralih ke Pertamax, termasuk pemilik kendaraan mewah. Jika pemerintah harus membayar subsidi Rp6.000 untuk setiap liter yang dibakar oleh jutaan kendaraan setiap hari, anggaran negara bisa jebol dan mengorbankan sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan.
3. Masalah Keadilan: Siapa yang Paling Menikmati?Pemerintah memandang subsidi harus tepat sasaran. Jika Pertamax disubsidi besar-besaran secara terbuka, maka orang kaya dengan mobil berkapasitas tangki besar justru akan menerima uang subsidi paling banyak dari negara.Sebagai contoh:Pemilik Mobil Mewah: Isi 80 liter, disubsidi Rp6.300 = Mendapat bantuan negara Rp504.000 sekali jalan.Pengguna Motor Kecil: Isi 4 liter, disubsidi Rp6.300 = Hanya mendapat bantuan Rp25.200.Ketimpangan inilah yang menjadi alasan mengapa pemerintah sangat berhati-hati dalam mengalihkan subsidi ke BBM nonsubsidi.
4. Ketergantungan ImporIndonesia belum mampu memproduksi seluruh kebutuhan bensin secara mandiri. Jika harga BBM terlalu murah, masyarakat cenderung boros energi. Lonjakan konsumsi akan memaksa negara menambah impor minyak mentah dan bensin dalam jumlah besar, yang ujung-ujungnya dapat melemahkan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar.
Kesimpulan: Jalan Tengah Kualitas dan Harga
Pemerintah saat ini tengah mencari jalan tengah, salah satunya melalui wacana peningkatan kualitas Pertalite menjadi setara RON 92 (seperti Pertamax Green) namun tetap terkontrol. Tujuannya adalah memberikan BBM yang lebih baik untuk mesin dan lingkungan, tanpa harus membebani anggaran negara secara berlebihan.Edukasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa kebijakan BBM bukan hanya soal "murah", tapi soal keberlanjutan ekonomi jangka panjang bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sumber : detik finance
