jakarta, suarominang.co - PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI), pemegang lisensi Starbucks di Indonesia, melaporkan penutupan 11 gerai pada kuartal pertama 2025. Penutupan ini terjadi di tengah dampak berkepanjangan dari kampanye boikot yang menuduh merek tersebut terlibat konflik di Timur Tengah.
Menurut Corporate Secretary MAPI, Eva Andrianie, tekanan boikot membuat rencana ekspansi yang sebelumnya agresif menjadi jauh lebih konservatif. "Biasanya kami bisa membuka 70-80 toko setiap tahun. Kini hanya sekitar 10-15 per tahun," ungkapnya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada Jumat, 4 Juli 2025. Tahun lalu, perusahaan juga menutup 11 gerai.
Eva menegaskan bahwa tuduhan keterkaitan Starbucks dengan konflik Israel tidak memiliki dasar. Ia menjelaskan bahwa Starbucks bahkan sudah menghentikan semua kegiatan di Israel sejak 2008. Meski demikian, persepsi publik yang keliru telah menimbulkan konsekuensi luas. "Bahkan ada pelajar yang dipaksa keluar dari sekolah hanya karena membawa tumbler Starbucks," kata Eva. Selain itu, karyawan dan keluarga mereka, berjumlah sekitar 7.500 orang, turut menghadapi tekanan sosial.
Perusahaan menyayangkan situasi yang menurut mereka berawal dari informasi yang salah. Eva menekankan kontribusi Starbucks pada ekonomi Indonesia melalui penyerapan kopi Arabika lokal yang dijual ke pasar global, serta dukungan terhadap lebih dari 100 ribu orang dalam rantai pasok, mulai dari petani hingga kontraktor.
Saat ini, MAPI masih berupaya memulihkan kepercayaan publik, termasuk dengan mengklarifikasi informasi hingga berhasil menghapus Starbucks dari daftar boikot resmi. Meski sentimen perlahan membaik, proses pemulihan disebut masih berjalan.
Dalam jangka panjang, perusahaan menyatakan komitmennya untuk tetap berinvestasi di Indonesia. MAPI telah menyiapkan belanja modal Rp 2 triliun untuk tahun ini, meski penggunaannya masih terbatas karena lemahnya kinerja segmen F&B. Eva menambahkan bahwa ekspansi internasional juga sangat hati-hati, tetapi alokasi anggaran tetap dipertahankan.
"Yang terpenting adalah memastikan informasi yang benar sampai ke masyarakat, sehingga dampak negatif dari kesalahpahaman bisa dicegah," tutup Eva.