JAKARTA, suarominang.co - Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan Jakarta tetap sebagai ibu kota negara kembali memunculkan pertanyaan besar: untuk apa sebenarnya rakyat harus menanggung beban proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menyedot anggaran jumbo?

Sejak awal, proyek IKN dijual sebagai solusi pemerataan pembangunan dan simbol Indonesia masa depan. Namun realitas di lapangan menunjukkan proyek ini justru menjadi beban fiskal di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Saat nilai rupiah tertekan, pasar saham melemah, dan daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih, pengeluaran besar untuk megaproyek ini layak dipertanyakan.

Kritik utama bukan soal membangun kota baru, melainkan soal prioritas anggaran. Ketika banyak daerah masih menghadapi jalan rusak, sekolah kekurangan fasilitas, rumah sakit minim tenaga medis, hingga persoalan banjir dan air bersih yang belum tertangani, pemerintah justru menggelontorkan triliunan rupiah untuk proyek prestisius.

Publik berhak bertanya:

berapa banyak sekolah bisa diperbaiki dengan dana IKN?

berapa banyak rumah sakit daerah bisa dibangun?

berapa kilometer jalan desa bisa diaspal?

Argumen bahwa IKN akan dibiayai investasi swasta juga belum sepenuhnya menjawab keresahan. Faktanya, negara tetap harus keluar modal besar untuk infrastruktur dasar, akses jalan, perkantoran, utilitas, hingga insentif bagi investor.

Yang membuat ironi makin tajam, jika Jakarta secara hukum masih tetap ibu kota, maka IKN terkesan berubah dari kebutuhan strategis menjadi proyek simbolik mahal. Jangan sampai rakyat melihat ini sebagai monumen ambisi elite politik yang pembiayaannya dibebankan kepada generasi mendatang.

Di tengah tekanan ekonomi global, kebijakan anggaran seharusnya berpihak pada kebutuhan mendesak rakyat, bukan proyek yang manfaat nyatanya masih diperdebatkan.

"Negara tidak kekurangan mimpi besar. Yang sering kurang adalah keberanian menetapkan prioritas yang benar."