Jakarta,suarominang.co - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, kembali menyuarakan kritik keras terhadap maraknya praktik korupsi di lembaga-lembaga strategis negara. Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui kanal YouTube resminya, Mahfud menilai bahwa Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai merupakan titik-titik rawan korupsi yang belum pernah benar-benar dibersihkan.
“Di lingkungan Dirjen Pajak dan Bea Cukai, praktik korupsi begitu masif dan sulit disentuh secara tuntas,” kata Mahfud dalam tayangan pada 27 Mei 2025.
Ia bahkan menyebut adanya indikasi perlindungan terhadap oknum pejabat yang terlibat. “Ada kecenderungan sistemik untuk melindungi pejabat tertentu,” ungkap Mahfud.
Mahfud menyinggung pengalamannya saat membongkar dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun, yang sempat menghebohkan publik dan telah dibawa ke pembahasan DPR.
“Sudah ada pembuktian di forum resmi DPR. Kami bahkan sudah mengusulkan agar pejabat terkait dicopot, tapi tetap saja dia hadir dan bahkan mengatur arah pembicaraan,” ungkapnya.
Tak hanya sektor perpajakan dan kepabeanan, Mahfud juga menyebut sektor pertanahan dan pertambangan sebagai ladang subur korupsi. “Empat sektor ini — cukai, pajak, tanah, dan tambang — merupakan episentrum dari korupsi yang merusak tata kelola negara,” ujar Mahfud.
Pernyataan Mahfud MD kembali menguatkan urgensi reformasi menyeluruh di institusi-institusi vital yang mengelola sumber daya dan keuangan negara.
