BATAM, suarominang.co – Kekhawatiran masyarakat terhadap meningkatnya aktivitas warga negara asing (WNA) di Batam kembali mencuat. Sejumlah warga mulai menyuarakan keresahan agar Batam tidak berubah menjadi wilayah yang identik dengan dominasi aktivitas asing, termasuk praktik-praktik bisnis ilegal yang meresahkan masyarakat.

Istilah “jangan sampai Batam jadi Kamboja” mencerminkan kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap potensi menjamurnya aktivitas ilegal berbasis digital, seperti penipuan online, perjudian daring, hingga praktik eksploitasi tenaga kerja yang dalam beberapa tahun terakhir kerap dikaitkan dengan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.

Sebagai kota strategis yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, Batam memang menjadi magnet investasi dan mobilitas internasional. Kehadiran investor dan tenaga kerja asing secara legal tentu menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi daerah. Namun masyarakat menilai pengawasan harus diperketat agar tidak muncul dampak sosial dan keamanan yang merugikan warga lokal.

Pengamat sosial menilai pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas usaha yang melibatkan WNA, terutama sektor digital, hiburan, dan properti. Transparansi perizinan serta penegakan hukum yang tegas dinilai menjadi kunci agar Batam tetap tumbuh sebagai kota investasi yang sehat.

Selain itu, masyarakat berharap keberadaan WNA di Batam tetap berada dalam koridor hukum Indonesia, menghormati norma sosial, serta tidak menimbulkan kecemburuan sosial akibat dugaan praktik usaha tertutup atau aktivitas mencurigakan.

Batam selama ini dikenal sebagai kawasan industri, perdagangan, dan pariwisata. Karena itu, pembangunan ekonomi dinilai harus berjalan seimbang dengan perlindungan terhadap keamanan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat lokal.

“Batam terbuka untuk investasi, tetapi bukan untuk aktivitas yang merusak tatanan sosial dan hukum,” menjadi suara yang kini ramai digaungkan di tengah masyarakat.