Batam, suarominang.co - Kasus penangkapan dua tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Tiongkok di proyek megah Opus Bay Marina, Batam, kembali memicu keprihatinan publik, terutama di kalangan pencari kerja lokal. Masyarakat menilai pemerintah kurang ketat dalam mengawasi keberadaan TKA yang beroperasi tanpa izin resmi, sehingga merugikan tenaga kerja Indonesia.

Dua pekerja asal Tiongkok tersebut ditemukan bekerja tanpa dokumen legal di lokasi proyek besar di Kepulauan Riau ini. Mereka tidak terdaftar dalam sistem ketenagakerjaan resmi dan diketahui tidak memiliki izin kerja yang sah.

PT China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), kontraktor utama proyek, mengakui bahwa mereka memang merekrut TKA secara resmi sebanyak 12 orang. Namun, dua TKA yang diamankan bukan bagian dari rekrutmen resmi perusahaan, melainkan dibawa oleh subkontraktor tanpa sepengetahuan manajemen pusat.

Ghodi, HRD PT CSCEC, menyatakan bahwa kedua pekerja itu bertugas memasang perangkat pintu impor yang teknologi pemasangannya hanya mereka yang memahami. Meski demikian, perusahaan langsung memutus kontrak dengan subkontraktor yang terbukti melanggar aturan ini sebagai bentuk sanksi tegas.

Kasus ini terungkap lewat operasi gabungan “Wira Waspada” oleh Imigrasi Batam bersama Polda Kepri, yang sejak April hingga Mei 2025 berhasil mengamankan 23 warga negara asing yang melanggar izin tinggal dan menyalahgunakan visa kunjungan untuk bekerja.

Kepala Imigrasi Batam, Hajar Aswad, menegaskan bahwa para pelanggar kini ditahan di Rumah Detensi Imigrasi. Ia menambahkan bahwa pelanggaran ini bukan hanya masalah keimigrasian, tapi juga berdampak negatif terhadap tenaga kerja lokal yang sudah menghadapi kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Situasi ini semakin menyulitkan warga Batam, seperti Aldi, seorang pencari kerja yang sudah delapan bulan menganggur. “Kami lihat banyak proyek besar, tapi lapangan kerja malah diserbu orang asing. Kami juga butuh penghidupan,” ungkapnya dengan kekecewaan.

Kasus ini menjadi peringatan bagi pemerintah dan pengusaha agar pengawasan terhadap TKA ilegal diperketat. Investasi besar seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, bukan malah menggeser peluang kerja warga loka

Sumber : Batampos