BATAM, SUAROMINANG.CO — Langkah Wakil Kepala BP Batam sekaligus Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, dalam merazia tambang pasir ilegal mendapat apresiasi dari masyarakat. Aksi tersebut dinilai sebagai sinyal keseriusan pemerintah dalam menjaga lingkungan dari kerusakan akibat eksploitasi liar.
Razia Tambang Ilegal Tuai Dukungan, Publik Apresiasi Ketegasan Pemerintah
Namun, apresiasi itu tak serta-merta menghapus kegelisahan publik. Di balik razia yang dilakukan, muncul pertanyaan besar yang selama ini terus bergema: mengapa tambang ilegal di Batam bisa bertahan puluhan tahun?
Aktivitas tambang pasir ilegal bukan persoalan baru.
Praktik ini sudah berlangsung lama dan seolah tak pernah benar-benar tersentuh penegakan hukum yang tegas. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat di tengah masyarakat bahwa ada pembiaran, bahkan kemungkinan keterlibatan oknum aparat.
Tambang Pasir Ilegal Bertahan Puluhan Tahun, Muncul Pertanyaan soal Penegakan Hukum
Bukan tanpa alasan publik menaruh curiga. Razia demi razia memang kerap dilakukan, namun hasilnya tak pernah bertahan lama.
Setelah aparat pergi, aktivitas tambang kembali berjalan seperti biasa. Situasi ini menimbulkan kesan bahwa penindakan hanya bersifat seremonial, tanpa pengawasan berkelanjutan.
Masyarakat pun menilai, mustahil praktik ilegal bisa berlangsung selama itu tanpa adanya “perlindungan tak terlihat”.
Dugaan Keterlibatan Oknum Aparat Kian Menguat di Tengah Masyarakat
Dugaan adanya oknum yang ikut menikmati hasil tambang ilegal menjadi isu yang terus berkembang dan belum pernah dijawab secara tuntas.
Di sisi lain, pemerintah juga diminta tidak hanya menyalahkan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut.
Banyak penambang adalah warga yang terdesak kebutuhan ekonomi. Mereka hadir karena adanya permintaan pasar yang tinggi, bukan semata-mata karena niat melanggar hukum.
Keterbatasan Pasir Legal Dinilai Membuka Ruang bagi Tambang Ilegal
Batam sebagai kota industri dan pembangunan tentu memiliki kebutuhan pasir yang sangat besar. Namun ironisnya, ketersediaan pasir legal yang terjangkau masih menjadi persoalan. Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh praktik tambang ilegal untuk terus hidup.
Karena itu, publik mendesak pemerintah untuk tidak berhenti pada razia sesaat. Penindakan harus dilakukan secara konsisten, disertai pengawasan harian yang ketat. Jika tidak, maka razia hanya akan menjadi rutinitas tanpa dampak nyata—sekadar “panas-panas tahi ayam”.
Masyarakat Desak Penindakan Konsisten, Bukan Sekadar Operasi Seremonial
Lebih dari itu, masyarakat menuntut keberanian pemerintah untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan aparat. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Jika memang ada oknum yang bermain, maka harus ditindak secara transparan dan tanpa kompromi.
Pemerintah juga didorong untuk membuka ruang pengaduan publik yang aman dan terpercaya, termasuk bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan keterlibatan aparat.
Publik Menanti Komitmen Pemerintah Membersihkan Tambang Ilegal hingga ke Akar
Razia yang dilakukan saat ini bisa menjadi titik awal perubahan. Namun tanpa keberanian membongkar akar masalah, termasuk dugaan permainan di balik layar, tambang ilegal di Batam hanya akan terus berulang dalam siklus yang sama.
Kini publik menunggu: apakah pemerintah benar-benar serius membersihkan persoalan ini hingga ke akar, atau kembali terjebak dalam pola lama yang tak pernah selesai?
