suarominang.co, PADANG - Pembangunan untuk perkembangan positif sebuah daerah tak dapat terhindar dari bersentuhan langsung dengan masyarakat, terlebih lagi dengan kepentingan pembangunan suatu daerah akan mengganggu kepemilikan dan kebutuhan masyarakat.

Oleh karenanya dibutuhkan sebuah solusi terbaik untuk menanggulangi persoalan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Hal ini tak lepas dari musyawarah dan mufakat antara pemerintah dan masyarakat yang menjadi satu kesatuan dalam komponen sebuah daerah, terkait dengan ini Buya Mahyeldi memberikan solusi terbaik untuk tidak terjadi ketimpangan dan ketidak adilan akibat dari pembangunan.

Yang nantinya dapat merugikan masyarakat itu sendiri, langkah tepat adalah Musyawarah, sehingga terselenggaranya pembangunan daerah yang bergandengan dengan masyarakat.

Buya Mahyeldi memilih Musyawarah kepada masyarakat merupakan satu hal penting agar pembangunan berjalan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat.

Hal ini juga dilakukannya saat menjabat sebagai Walikota Padang, saat melakukan penertiban Pantai Padang dan penertiban pasar di Kota Padang.

Buya Mahyeldi melakukan musyawarah dan duduk bersama dengan masyarakat terkait penertiban dan pembangunan yang menjadi manfaat besar bagi masyarakat itu sendiri.

Langkah ini menjadi langkah yang positif, sehingga tidak terjadi ketimpangan dan ketidak adilan yang disebabkan penertiban dan pembangunan daerah.

"Kita bisa melakukan penertiban dan pembangunan yang baik dengan mengedepankan duduk bersama dan bermusyawarah terhadap masyarakat, seperti apa yang pernah saya lakukan saat menjabat sebagai Wali Kota Padang saat itu." jelas Buya Mahyeldi kepada SUAROMINANG.CO

Buya Mahyeldi juga menambahkan bahwa pembangunan harus memiliki prinsip untuk tidak menyengsarakan masyarakat terlebih mengatasnamakan pembangunan dan penertiban.

Sehingga terciptalah sebuah daerah dengan tatanan pemerintahan yang ramah terhadap masyarakat dan siap duduk bersama dengan masyarakat yang menjadi komponen dasar dalam terbentuknya sebuah daerah dan pemerintahan daerah.

Setiap persoalan dapat dibicarakan dan di diskusikan terlebih lagi pengembangan dan pembangunan sebuah daerah yang sudah ada pemukiman masyarakat tentu harus melakukan banyak pertimbangan yang tak menghilangkan hak-hak masyarakat.

Sebagaimana yang pernah dilakukan Buya Mahyeldi yang menjadikan kantor Walikota Padang sebagai posko laporan dan keluhan masyarakat terkait pengembangan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan pemukiman masyarakat.