suarominang.co, JAKARTA – Rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur mengalami penundaan tanpa kepastian waktu. Pemerintah menegaskan bahwa berbagai kendala teknis dan administratif masih harus diselesaikan sebelum pemindahan dapat direalisasikan.
Dalam surat resmi yang ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini pada 24 Januari 2025, terdapat dua alasan utama penundaan ini. Pertama, masih berlangsungnya konsolidasi internal di sejumlah Kementerian/Lembaga setelah perubahan struktur organisasi dalam Kabinet Merah Putih. Kedua, infrastruktur perkantoran dan hunian bagi ASN di IKN masih dalam tahap penyesuaian akibat perubahan jumlah instansi yang akan dipindahkan.
Keputusan ini memicu perdebatan di kalangan pakar ekonomi dan kebijakan publik. Ekonom dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), Achmad Nur Hidayat, menyoroti besarnya dana yang telah dikucurkan untuk pembangunan IKN. Sejak 2022 hingga 2024, anggaran tahap pertama telah mencapai Rp75,8 triliun. Sementara itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan tambahan Rp48,8 triliun untuk tahap kedua pada periode 2025-2029.
“Apakah investasi sebesar ini memberikan dampak ekonomi yang sebanding? Atau justru menjadi beban keuangan negara tanpa manfaat nyata bagi masyarakat?” ujar Achmad kepada Tribunnews.
Ia menjelaskan, meskipun proyek ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur dan mengurangi ketimpangan pembangunan dengan Jakarta, realisasinya masih jauh dari harapan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sejak proyek ini dimulai hanya meningkat sekitar 0,2-0,3 persen—jauh dari target awal yang diperkirakan mencapai 1,5-2 persen. Kontribusi IKN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pun masih minim, hanya sekitar 0,01 persen.
Selain itu, penciptaan lapangan kerja juga tidak sesuai ekspektasi. Selama 2022-2024, proyek IKN hanya menyerap sekitar 20.000 tenaga kerja, jumlah yang relatif kecil dibandingkan proyek infrastruktur lain dengan investasi serupa. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan teknologi modern yang lebih mengandalkan mesin daripada tenaga manusia, sehingga tidak banyak membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal.
Dari aspek sosial dan lingkungan, proyek ini juga menuai kritik. Achmad menyoroti dampak negatif terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal yang terdampak penggusuran lahan. Selain itu, pembangunan IKN berpotensi menyebabkan deforestasi besar-besaran, dengan sekitar 200.000 hektare hutan Kalimantan berisiko terdegradasi, sebagaimana diungkapkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).
“Jika pembangunan ini terus berlanjut tanpa evaluasi menyeluruh, kita akan menghadapi risiko peningkatan emisi karbon, hilangnya keanekaragaman hayati, serta ancaman bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor,” lanjutnya.
Achmad pun merekomendasikan agar pemerintahan Prabowo meninjau ulang rencana anggaran tahap kedua pembangunan IKN. Menurutnya, jika manfaat ekonomi masih belum signifikan, sebaiknya dana tersebut dialokasikan ke sektor lain yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Ia juga menekankan bahwa jika pemerintah tetap ingin melanjutkan proyek ini, maka pendekatannya harus lebih efisien, dengan memaksimalkan skema Public-Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sehingga tidak sepenuhnya membebani APBN.
“Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi yang lebih utama adalah memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat, bukan sekadar memenuhi ambisi politik segelintir elite,” tegasnya.
Dengan ketidakpastian pemindahan ASN ke IKN, masa depan proyek ini kini berada di persimpangan. Apakah pemerintah akan tetap melanjutkannya dengan skala penuh, atau justru mengevaluasi kembali demi kepentingan nasional yang lebih luas?
Sumber : tribun bisnis