Jakarta – Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 24 Februari 2025, diwarnai reaksi tak terduga dari masyarakat. Sejumlah nasabah bank milik negara (Himbara) dilaporkan mulai menarik dana mereka secara massal, dipicu oleh kekhawatiran terhadap transparansi dan akuntabilitas badan investasi baru tersebut.

Fenomena ini bermula dari seruan di media sosial yang mengajak masyarakat untuk mengosongkan rekening mereka di bank BUMN. Beberapa warganet menyebut langkah ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai berisiko bagi stabilitas keuangan negara.

“Gak ada jaminan uang kita aman kalau dikelola tanpa pengawasan ketat. Mending tarik dulu sebelum terlambat,” tulis akun @dim*** di platform X pada 21 Februari 2025.

Sejumlah analis ekonomi menilai bahwa ketidakpastian hukum serta kurangnya pemahaman publik terhadap mekanisme kerja Danantara turut memperburuk kepercayaan masyarakat. Sebagian pihak bahkan membandingkan badan ini dengan skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang terjadi di Malaysia pada 2009, di mana dana investasi negara justru menjadi ladang korupsi berskala internasional.

Bank-bank Himbara pun dikabarkan mulai merasakan dampak dari penarikan dana ini. Jika terus berlanjut, perbankan nasional bisa mengalami masalah likuiditas, yang pada gilirannya berpotensi memicu tekanan ekonomi lebih luas, termasuk inflasi dan gejolak sektor keuangan.

Dalam pidatonya di World Governments Summit 2025, Prabowo menegaskan bahwa Danantara akan mengelola aset negara senilai US$ 900 miliar dan menyalurkannya ke sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, dan industri pangan. Ia juga menyebutkan bahwa pendanaan awal badan ini mencapai US$ 20 miliar.

Namun, di tengah ambisi besar tersebut, skeptisisme publik tampaknya belum mereda. Gerakan penarikan uang terus meluas, sementara pemerintah menghadapi tantangan besar dalam meyakinkan masyarakat bahwa Danantara tidak akan menjadi mimpi buruk ekonomi baru bagi Indonesia.