suarominang.co - Batam, 29 April 2025 — Sebuah kebijakan kontroversial di dunia pendidikan kembali mencuat, kali ini di Kota Batam. Sejumlah siswa dilaporkan tidak diizinkan mengikuti ujian hanya karena belum melunasi pembayaran uang komite sekolah.
Meskipun kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendisiplinkan orang tua dalam memenuhi kewajiban finansial terhadap sekolah, kebijakan ini memicu kritik keras dari berbagai pihak. Banyak yang beranggapan bahwa tindakan ini merugikan siswa, yang seharusnya mendapat akses pendidikan tanpa ada hambatan terkait administrasi keuangan.
Menurut Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, iuran yang diminta oleh komite sekolah seharusnya bersifat sukarela, dan tidak boleh menjadi syarat untuk mengikuti kegiatan akademik penting, seperti ujian. Oleh karena itu, tindakan menahan ujian siswa hanya karena alasan pembayaran dianggap melanggar hak dasar siswa untuk memperoleh pendidikan.
Sejumlah pengamat pendidikan juga turut mengkritik kebijakan ini. Mereka menilai bahwa, selain melanggar prinsip pendidikan yang inklusif, kebijakan semacam ini juga bisa memperburuk kesenjangan pendidikan, terutama di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi banyak keluarga.
"Pendidikan harusnya bebas dari segala bentuk diskriminasi. Tidak seharusnya seorang anak kehilangan haknya untuk mengikuti ujian hanya karena masalah administrasi," ujar salah seorang pengamat pendidikan yang enggan disebutkan namanya.
Pihak yang berwenang, seperti Dinas Pendidikan setempat, diharapkan segera memberikan penjelasan terkait kebijakan ini dan menegaskan bahwa hak-hak siswa tidak boleh diabaikan hanya karena persoalan finansial.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa kebijakan pendidikan harus selalu mengutamakan kepentingan siswa dan memastikan bahwa setiap anak, terlepas dari latar belakang ekonomi, dapat mengakses pendidikan yang adil dan merata.
Suarominang.co akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan kebijakan yang merugikan siswa tidak terulang di masa mendatang.