Batam, suarominang.co - 15 Mei 2025 — Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi IV DPRD Kota Batam pada Kamis (15/5) siang berubah menjadi momen yang memicu kemarahan publik. Lima perusahaan asing yang diundang untuk hadir dalam forum resmi negara tersebut sama sekali tidak menampakkan diri. Ketidakhadiran mereka dipandang sebagai bentuk pelecehan terhadap DPRD Kota Batam, lembaga perwakilan rakyat yang sah.

Perusahaan-perusahaan yang absen dalam RDP itu di antaranya PT Haitai Solar, PT China State Construction (CSC), PT Jianan Engineering Indonesia, PT TGK, dan beberapa mitra outsourcing yang terlibat dalam proyek-proyek besar di Batam.

Aktivis Batam, Rizaldi, mengecam keras ketidakhadiran itu dan menyebutnya sebagai penghinaan terhadap lembaga negara.

“Ini tidak bisa ditoleransi. Ketika lima perusahaan asing secara kompak mengabaikan undangan resmi DPRD, itu artinya mereka tidak menghormati konstitusi, tidak menghormati rakyat Batam,” tegas Rizaldi dalam pernyataannya.

RDP tersebut dihadiri oleh perwakilan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau, serta unsur buruh yang diwakili oleh Paisal Siregar dan Edi. Forum tersebut membahas dominasi perusahaan asing yang dinilai tidak memberikan ruang bagi pengusaha dan tenaga kerja lokal.

Menurut Rizaldi, perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya mengabaikan pengusaha lokal dan merekrut tenaga kerja dari luar Batam, tetapi juga terindikasi melakukan berbagai pelanggaran hukum, termasuk ketenagakerjaan dan keimigrasian.

Karena ketidakhadiran perusahaan-perusahaan yang dipanggil, Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam menyatakan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek dan menjadwalkan ulang pemanggilan untuk RDP lanjutan.

Rizaldi menyerukan agar DPRD dan Pemko Batam bertindak tegas dan tidak tunduk pada tekanan modal asing. Ia juga mendesak pencabutan izin operasional perusahaan yang tidak taat aturan serta menuntut keterlibatan pengusaha dan tenaga kerja lokal dalam setiap proyek investasi di Batam.

“Kalau DPRD dilecehkan seperti ini, apalagi rakyat kecil? Ini saatnya kita bersatu menjaga kedaulatan Batam,” pungkasnya.