JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali meluncurkan langkah besar di sektor pendidikan dengan menggagas Sekolah Terintegrasi Nasional.

Program ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga menengah ke bawah, sekaligus menjadi jembatan antara Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda yang telah lebih dulu berjalan.

Langkah ini menjadi bagian penting dari visi besar Prabowo dalam membangun sistem pendidikan inklusif, modern, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Pendidikan Merata untuk Semua Lapisan Masyarakat

Usai rapat terbatas di Istana Negara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan agar sistem sekolah terintegrasi mulai dirancang di seluruh kecamatan.

“Bapak Presiden memerintahkan untuk mulai memikirkan sekolah terintegrasi, yang akan menampung anak-anak dari keluarga menengah ke bawah, terutama dari desil 3, 4, 5, dan 6,” ujar Pratikno, Rabu (5/11).

Sekolah terintegrasi ini akan menggabungkan SD, SMP, hingga SMA/SMK dalam satu kawasan terpadu. Setiap kompleks akan dilengkapi laboratorium sains, bengkel vokasional, pusat olahraga, ruang seni, serta fasilitas teknologi modern.

“Konsepnya bukan hanya mengajar sains dan teknologi, tetapi juga mengembangkan seni dan olahraga. Jadi, dari STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) kita tingkatkan menjadi STEAMS, dengan tambahan Art dan Sport,” jelasnya.

Sekolah Terpadu: Kolaborasi Pendidikan, Seni, dan Vokasi

Rencana ini bukan hanya soal pembangunan fisik sekolah, tetapi juga perubahan paradigma pendidikan nasional. Prabowo ingin agar setiap sekolah menjadi pusat pengembangan potensi anak Indonesia—baik akademik, keterampilan, maupun karakter.

Dengan model pendidikan terpadu, siswa dapat belajar teori sekaligus praktik. Misalnya, siswa SMK bisa langsung magang di bengkel vokasi sekolah atau laboratorium industri kecil. Sementara siswa SD dan SMP dapat mengeksplor minat sejak dini lewat kegiatan seni, musik, dan olahraga.

Pratikno menegaskan, sebagian besar sekolah terintegrasi akan dibangun dari transformasi sekolah-sekolah yang sudah ada, bukan hanya proyek baru. Pemerintah akan menyesuaikan struktur dan fasilitas agar memenuhi standar “terintegrasi nasional.”

“Kalau Sekolah Rakyat dikawal oleh Kementerian Sosial untuk kelompok prasejahtera desil 1 dan 2, sementara Sekolah Garuda untuk siswa unggulan berprestasi, maka Sekolah Terintegrasi ini menjadi jembatan sosial bagi keluarga menengah ke bawah agar bisa naik kelas,” jelas Pratikno.

Arah Baru Kebijakan Pendidikan Era Prabowo

Dalam arah kebijakan baru pemerintahan Prabowo, pendidikan dipandang bukan sekadar tanggung jawab sekolah, melainkan strategi utama dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Presiden menilai, ketimpangan akses pendidikan masih menjadi penyebab utama kesenjangan sosial. Banyak anak dari keluarga menengah ke bawah yang tidak dapat menikmati fasilitas pendidikan yang layak karena kendala biaya atau lokasi sekolah yang jauh.

Dengan membangun sekolah terintegrasi di setiap kecamatan, akses pendidikan akan lebih dekat dengan masyarakat. Anak-anak dari desa, pesisir, hingga daerah tertinggal, akan memiliki peluang yang sama dengan anak di kota besar.

Selain itu, Prabowo juga menekankan pentingnya integrasi kurikulum nasional dengan kebutuhan dunia kerja. Pemerintah tengah mengkaji agar pendidikan vokasi diperkuat dan selaras dengan industri lokal di masing-masing daerah.

Fasilitas Modern dan Kurikulum Berbasis Teknologi

Sekolah terintegrasi ini akan dilengkapi dengan fasilitas pembelajaran digital dan kurikulum berbasis teknologi, agar siswa siap menghadapi revolusi industri 4.0 dan era kecerdasan buatan (AI).

Fasilitas yang disiapkan meliputi:

• Laboratorium sains dan komputer berstandar industri


• Ruang seni dan budaya untuk mengasah kreativitas


• Pusat pelatihan vokasional yang bekerja sama dengan industri


• Lapangan olahraga multi-fungsi untuk mendukung kesehatan dan disiplin siswa


• Asrama siswa bagi daerah-daerah terpencil

Dengan konsep ini, pemerintah ingin membentuk ekosistem pendidikan terpadu, tempat anak-anak tumbuh dengan nilai nasionalisme, keterampilan global, dan karakter kuat.

Visi Prabowo: Pendidikan sebagai Fondasi Kemandirian Bangsa

Dalam berbagai kesempatan, Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan manusia merupakan prioritas utama pemerintahannya. Menurutnya, pendidikan adalah fondasi kemandirian bangsa.

“Negara yang kuat dibangun dari rakyat yang terdidik. Kita tidak boleh biarkan anak-anak Indonesia tertinggal hanya karena keadaan ekonomi,” ujarnya dalam salah satu pidato beberapa waktu lalu.

Visi ini sejalan dengan semangat pemerataan dan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Sekolah terintegrasi menjadi simbol komitmen pemerintah untuk tidak membedakan latar belakang ekonomi dalam hak memperoleh pendidikan berkualitas.

Sinergi Pemerintah dan Masyarakat

Program ini akan melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan memimpin perancangan kurikulum dan transformasi sekolah. Sementara itu, pemerintah daerah akan menyediakan lahan, tenaga pengajar, dan dukungan operasional.

Pratikno juga menyebutkan pentingnya peran masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung keberhasilan sekolah terintegrasi. Kolaborasi dengan industri lokal diharapkan mampu menciptakan jalur kerja langsung bagi lulusan SMA/SMK.

“Dengan begitu, pendidikan bukan hanya mencetak ijazah, tapi membuka lapangan kerja baru,” tegasnya.

Menuju Indonesia Emas 2045

Langkah Prabowo membangun sekolah terintegrasi di seluruh kecamatan merupakan fondasi penting menuju visi Indonesia Emas 2045. Dengan pendidikan yang inklusif, modern, dan terjangkau, generasi muda Indonesia diharapkan tumbuh menjadi SDM unggul, produktif, dan berdaya saing global.

Program ini tidak hanya memberikan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga menengah ke bawah, tetapi juga memperkuat komitmen pemerintah terhadap keadilan sosial dan pemerataan pembangunan nasional.

“Presiden ingin setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas dan kesempatan untuk berkembang,” tutup Pratikno.