Batam, Suarominang.co – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik setelah momen peringatan Hari Buruh (May Day). Dalam pidatonya, Presiden sempat bertanya langsung kepada para buruh mengenai manfaat program tersebut. Jawaban serempak yang terdengar “tidak” menjadi sinyal kuat bahwa program ini masih menyisakan persoalan di lapangan.

Program MBG pada dasarnya bertujuan mulia: meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, serta menekan angka stunting. Namun, dalam implementasinya, berbagai kritik bermunculan dari masyarakat.

Salah satu sorotan utama adalah besarnya anggaran yang dialokasikan. Pemerintah menggelontorkan dana yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun untuk menjalankan program ini. Angka tersebut dinilai sangat besar dan memicu pertanyaan publik, terutama karena adanya indikasi pergeseran atau pengurangan anggaran dari sektor lain demi menopang program MBG.

Di sisi lain, pelaksanaan di lapangan juga menuai polemik. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk unsur aparat dan lembaga negara dalam pengelolaan dapur MBG, memunculkan kekhawatiran terkait transparansi dan profesionalitas. Sejumlah laporan di berbagai daerah menunjukkan adanya dapur yang belum memenuhi standar kebersihan dan kelayakan gizi.

Bahkan, beberapa kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa siswa sempat mencuat ke publik. Meski jumlah pastinya bervariasi berdasarkan laporan daerah, kejadian ini menjadi peringatan serius bahwa pengawasan kualitas makanan masih lemah.

Tak hanya itu, muncul pula kontroversi di media sosial terkait oknum pengelola dapur MBG yang memamerkan pendapatan tinggi hingga memicu reaksi negatif masyarakat. Hal ini semakin memperkuat persepsi publik bahwa program ini belum sepenuhnya berjalan sesuai tujuan awal.

Secara kebijakan, program MBG sejalan dengan upaya pemerintah menekan angka stunting yang menurut data nasional masih berada di kisaran lebih dari 20% dalam beberapa tahun terakhir. Namun, keberhasilan program semacam ini tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan juga oleh ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, serta pengawasan yang ketat.

Melihat respons langsung dari buruh pada momentum May Day, pemerintah seharusnya menjadikan hal ini sebagai bahan evaluasi serius. Kritik yang muncul bukan semata penolakan, melainkan refleksi dari harapan masyarakat agar program benar-benar memberikan manfaat nyata.

Evaluasi menyeluruh, transparansi pengelolaan anggaran, serta peningkatan standar operasional dapur menjadi langkah penting agar MBG tidak sekadar menjadi program besar secara angka, tetapi juga berdampak besar bagi kesejahteraan rakyat.

Jika tidak dibenahi, program yang awalnya dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup justru berisiko menambah persoalan baru di tengah masyarakat.