Jakarta, suarominang.co – Usulan anggota Komisi VII DPR RI agar pemerintah mengalokasikan anggaran APBN 2027 untuk menghadirkan 1.000 layar bioskop di desa memantik beragam respons publik. Gagasan yang disebut untuk pemerataan akses hiburan dan penguatan industri perfilman itu justru dinilai belum menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat pedesaan.
Di tengah masih banyaknya persoalan klasik yang dihadapi desa-desa di Indonesia, mulai dari jalan rusak, jembatan yang tak layak, keterbatasan transportasi umum, fasilitas sekolah yang memprihatinkan, kekurangan tenaga pengajar, hingga minimnya sarana kesehatan dan rumah ibadah, usulan pembangunan bioskop dianggap kurang tepat sasaran.
Masyarakat tentu tidak menolak kemajuan industri kreatif dan perfilman nasional. Namun pertanyaan besarnya adalah: apakah bioskop benar-benar menjadi kebutuhan mendesak bagi warga desa saat ini?
Di banyak wilayah, anak-anak sekolah masih harus menempuh perjalanan jauh melewati jalan berlumpur atau rusak untuk mendapatkan pendidikan. Tidak sedikit desa yang kesulitan akses transportasi, terutama ketika musim hujan. Di beberapa daerah, fasilitas sekolah bahkan jauh dari kata layak, dengan ruang belajar yang rusak dan sarana pendidikan yang terbatas.
Belum lagi persoalan pelayanan kesehatan dasar. Banyak warga desa masih harus menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk mencapai puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Dalam kondisi seperti ini, usulan pembangunan bioskop justru terkesan tidak berpijak pada realitas kebutuhan rakyat.
Secara prinsip, pemerataan akses hiburan memang penting. Namun pembangunan nasional seharusnya berangkat dari skala prioritas. Infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, hingga pemberdayaan ekonomi desa mestinya menjadi agenda utama sebelum membicarakan fasilitas hiburan modern.
Kritik ini bukan berarti anti terhadap kemajuan perfilman nasional. Justru dukungan terhadap industri kreatif dapat dilakukan melalui pendekatan yang lebih realistis, seperti penguatan rumah produksi daerah, pelatihan talenta kreatif, atau pemanfaatan ruang publik yang sudah ada untuk pemutaran film edukatif tanpa harus membangun infrastruktur mahal.
Rakyat desa tidak sedang meminta kemewahan. Mereka meminta akses jalan yang layak, sekolah yang baik, layanan kesehatan yang dekat, transportasi yang memadai, serta fasilitas publik yang benar-benar menunjang kehidupan sehari-hari.
Karena pada akhirnya, bagi masyarakat desa, jalan yang bisa dilalui mungkin jauh lebih penting daripada layar bioskop yang belum tentu bisa dinikmati.