Batam – Suarominang.co – Sabtu, (2/5)2025) Pemerintah Indonesia terus mendorong digitalisasi administrasi kependudukan, seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Namun, meskipun sudah tersedia layanan online di banyak daerah, pelaksanaannya masih belum merata dan belum seterintegrasi seperti di negara tetangga, Malaysia.

Administrasi KTP dan KK di Indonesia saat ini bisa dilakukan secara online melalui berbagai kanal seperti aplikasi Dukcapil, WhatsApp, hingga situs resmi dinas setempat. Bahkan kini tersedia Identitas Kependudukan Digital (IKD), sebagai versi digital dari e-KTP. Namun, keterbatasan infrastruktur dan belum seragamnya layanan antar daerah menjadi tantangan tersendiri.

Sementara itu, perpanjangan SIM di Indonesia sudah bisa dilakukan secara online lewat aplikasi Digital Korlantas POLRI (SINAR). Meski begitu, pembuatan SIM baru tetap mengharuskan warga datang langsung ke kantor pelayanan untuk mengikuti ujian teori dan praktik.

Berbanding terbalik, Malaysia telah menerapkan sistem digital kependudukan yang terpusat dan efisien melalui kartu pintar MyKad. Satu kartu ini mencakup identitas warga, akses layanan kesehatan, ATM, bahkan dompet digital. Tidak hanya itu, data keluarga tidak lagi berbentuk dokumen fisik seperti KK, melainkan langsung terintegrasi dalam sistem nasional Jabatan Pendaftaran Negara (JPN).

Dalam hal SIM, Malaysia juga lebih maju dengan layanan daring yang terintegrasi lewat aplikasi MyJPJ, di mana warga bisa menyimpan versi digital SIM yang sah digunakan secara resmi.

Pengamat layanan publik menilai bahwa Indonesia memang telah bergerak ke arah digital, namun perlu konsistensi dan percepatan agar layanan publik bisa seefisien Malaysia.

> "Langkah Indonesia patut diapresiasi, tapi kita masih perlu dorongan besar dari pusat agar seluruh daerah punya standar dan infrastruktur digital yang sama," ujar seorang praktisi pelayanan publik di Batam.

Dengan semangat digitalisasi, masyarakat berharap pelayanan administrasi kependudukan ke depan bisa lebih cepat, transparan, dan merata di seluruh Indonesia