Batam, suarominang.co Sabtu ( 14/6), Padahal Indonesia terus bangga dengan pertumbuhan ekonomi, kenyataan di lapangan justru menunjukkan rakyat makin tertindas dalam diam. Ketimpangan antara si kaya dan si miskin semakin tajam, sementara pemerintah seolah buta atau pura-pura tak tahu.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks Gini per September 2024 mencapai 0,381, naik dari sebelumnya. Ini berarti jurang antara si kaya dan si miskin makin melebar. Bahkan di perkotaan, Gini mencapai 0,402 — angka yang sangat mengkhawatirkan.
20% kelompok terkaya menguasai hampir separuh belanja nasional (46,24%), sedangkan 40% kelompok termiskin hanya kebagian 18%. Ini bukan hanya ketimpangan ini adalah bukti ketidakadilan yang dilembagakan.
Yang paling ironis, kelas menengah Indonesia terus menyusut. Dari sekitar 60 juta orang pada 2018, kini hanya tersisa 48 juta. Sementara itu, kekayaan segelintir elit terus melonjak. Hartono bersaudara, Low Tuck Kwong, dan Prajogo Pangestu kekayaannya naik ratusan persen, di saat buruh masih mengais upah pas-pasan yang naik tak seberapa.
Lantas apa yang dilakukan pemerintah? Retorika! Pemerintah seakan puas hanya dengan menurunkan angka kemiskinan dari 9,36% ke 9,03% — padahal, akar persoalan ada pada distribusi kekayaan yang timpang, dan minimnya kehadiran negara dalam menjamin keadilan ekonomi.
Suarominang.co menilai pemerintah saat ini gagal total dalam:
1. Melindungi kelas menengah, yang menjadi penopang konsumsi nasional.
2. Membuka lapangan kerja formal yang berkualitas.
3. Melakukan reformasi pajak terhadap orang kaya dan konglomerat.
Alih-alih memperbaiki ketimpangan, kebijakan negara justru terus menguntungkan korporasi besar. Pajak untuk pengusaha besar tetap longgar, sementara UMKM dan rakyat kecil ditekan dengan berbagai pungutan dan kebijakan yang membingungkan.
Pemerintah juga gagal mengembangkan wilayah-wilayah miskin seperti di luar Jawa dengan model pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Green job, industrialisasi desa, dan pembangunan berbasis rakyat hanya jadi jargon, tanpa implementasi yang nyata.
Kesimpulan:
Ketimpangan ekonomi hari ini adalah bom waktu. Jika tidak segera ditangani dengan serius dan berani — termasuk menertibkan oligarki dan melindungi rakyat dari jeratan ekonomi predatoris — maka Indonesia bukan menuju kemajuan, tetapi sedang menggali kuburannya sendiri.
