DPR Percepat Finalisasi UU P2SK, Harmonisasi Regulasi Keuangan Jadi Fokus Utama

Melalui skema ini, sejumlah undang-undang strategis akan diselaraskan dalam satu paket regulasi yang lebih komprehensif. Beberapa aturan yang masuk dalam proses harmonisasi antara lain Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Kekayaan Negara yang Dipisahkan, serta Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pendekatan tersebut dinilai mampu mengurangi potensi konflik antarregulasi sekaligus memperkuat tata kelola keuangan negara secara menyeluruh.

Tidak hanya itu, harmonisasi juga diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset negara, investasi strategis, dan pengembangan BUMN di masa depan.

Perkuat Stabilitas Ekonomi dan Kepercayaan Investor

Keberadaan UU P2SK diyakini akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi nasional. Dengan regulasi yang lebih jelas dan terintegrasi, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas pengawasan sektor keuangan serta memperkuat tata kelola lembaga keuangan.

Selain itu, kepastian hukum yang lahir dari harmonisasi regulasi berpotensi meningkatkan kepercayaan investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Investor umumnya membutuhkan kepastian aturan sebelum menanamkan modal dalam jangka panjang.

Karena itu, penyelesaian UU P2SK menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

DPR berharap regulasi ini dapat menjadi fondasi kuat bagi pengembangan sektor keuangan nasional sekaligus memastikan seluruh kebijakan ekonomi berjalan dalam kerangka hukum yang konsisten, modern, dan adaptif terhadap tantangan global.

Pantau terus berita terbaru, informasi akurat, dan perkembangan terkini hanya di SUAROMINANG.CO. Jangan lewatkan update penting setiap harinya untuk tetap terinformasi dan waspada.

Editor : Putra Piasaulu
Sumber : Promedia